Media Release
No. 001/PAN 01/A24/ULMWP/D-PA/VII/2024.
KUNJUNGAN JOKOWI TAK ADA GUNANYA,
PEREMPUAN DAN ANAK MASIH MENGUNGSI
Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi) ke Tanah Papua, pada 22-24 Juli 2024 , yang ke 19 Untuk merayakan Hari Anak Nasional (HAN) yang ke 40 adalah upaya pencitraan Jokowi di mata Internasional dari Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Negara Indonesia melalui operasi – operasi militer di tanah Papua. Kekerasan negara telah berlangsung lama sejak 1962-2024 kini, yang mengakibatkan ribuan juta jiwa orang asli Papua terbunuh dan mengungsi di berbagai tempat di tanah Papua. Di era 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak memberikan rasa aman dan damai bagi orang asli Papua, bahkan Jokowi tidak memiliki Visi dan Road Map untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di tanah Papua.
Malahan terus memaksakan pemekaran provinsi, kota dan kabupaten di tanah Papua serta melakukan pendropan militer besar-besaran di wilayah konflik. Konflik bersenjata antara Militer Indonesia dan TPNPB yang menewaskan warga sipil tidak dapat diselesaikan oleh Jokowi. Dampak yang memprihatinkan adalah ribuan jiwa Pengungsi di tanah Papua tanpa akses kemanusiaan dari Organisasi Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan investigasi independen di tanah Papua.
Saat ini, Kondisi Perempuan dan anak di pengungsian sangat memprihatinkan, hidup tanpa rasa aman. Kesehatan ibu hamil dan anak dengan layanan kesehatan yang tidak tersedia seperti air bersih, obat-obatan, makanan bergizi dan pakaian layak pakai. Anak-anak di pengungsian tidak mendapat pendidikan formal dan nonformal akibat konflik bersenjata. Banyak anak putus sekolah di usia dini, remaja dan pemuda. Usia produktif anak belajar di berbagai jenjang pendidikan tertunda dan terputus. Ini membuktikan keberlangsungan kehidupan suatu bangsa dalam ancaman pemusnahan/genosida. Terjadi pula ketidakstabilan ekonomi di wilayah konflik sehingga menimbulkan berbagai macam kesenjangan sosial di tanah Papua.
Lembaga Human Right melaporkan Jumlah pengungsi di tanah Papua kini mencapai 76.919 Juta Jiwa diseluruh Tanah Papua.
- Pengungsi Nduga 4 Desember 2021 sebanyak 56.981 Jiwa/orang
- Pengungsi Puncak 27 April 2021 sebanyak 2.724 Jiwa/Orang
- Pengungsi Intan Jaya 26 October 2021 sebanyak 5.859 Jiwa/orang
- Pengungsi Maybrat 2 September 2021 sebanyak 3.387 Jiwa/orang
- Pengungsi Pengunungan Bintang kiwirok 10 October 2021 252 Orang/Jiwa.
- Pengungsi Pengunungan Bintang, Serambakon 18 September 2023 sebanyak 91 Jiwa/orang
- Pengungsi Yahukimo suru-suru 20 November 2023 sebanyak 1.971 Jiwa/orang
- Pengungsi Yahukimo Dekai 21 Agustus 2023 sebanyak 554 jiwa/orang
- Pengungsi Fak-Fak 16 Agustus 2023 sebanyak 500 Jiwa/Orang
- Pengungsi Paniai 12 April 2024 sebanyak 2.600 jiwa/orang
Total mencapai 76.919 Ribu Jiwa Pengungsi diseluruh Tanah Papua.
Jumlah data pengungsi ini membuktikan bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi TELAH GAGAL menyelesaikan persoalan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Sejarah Status Politik bangsa Papua yang dicaplok 1 Mei 1962.
Maka, dalam momen kunjungan Jokowi di akhir masa jabatan ini, kami mendesak dan menuntut pemerintah Indonesia untuk segera:
- Memberikan jaminan keselamatan, rasa aman dan damai bagi Pengungsi di tanah Papua.
- Membuka akses lembaga-lembaga advokasi nasional dan internasional untuk memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi bagi perempuan dan anak diwilayah pengungsian.
- Membuka akses untuk lembaga Nasional dan Internasional Hak Asasi manusia untuk datang ke tanah Papua melakukan investigasi independen atas sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di tanah Papua.
- Membuka Akses untuk kunjungan kedatangan Dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi independen di Papua.
- Menyelesaikan Sejarah Status Politik bangsa Papua yang menjadi sumber konflik di tanah Papua dengan melakukan Hak Penentuan Nasib Sendiri atau referendum ulang sebagai solusi demokratis.
Jayapura, West Papua, 23 Juli 2024
Iche Morip;
Kepala Departemen Perempuan dan Anak
United Liberation Movement for West Papua. ULMWP
